DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin Kuat

      2016-06-24 02:15:53

      Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin KuatMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjabarkan bagaimana dampak dihapuskannya ribuan peraturan daerah (perda), khususnya bagi perekonomian nasional.  Menurutnya, ada poin-poin penting yang menjadi ciri khas mengapa regulasi ini dicabut. Poin tersebut yakni meliputi perijinan dan retribusi yang menghambat berkembangnya dunia usaha di tanah air....

      Read More

    • Kemendagri Rilis 3.143 Perda yang Dibatalkan

      2016-06-23 04:10:20

      JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan. ”Daftar perda telah dimuat di situs www. kemendagri.go.id sejak hari ini (kemarin),” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, kemarin. Perda yang dibatalkan itu antara lain meliputi perda...

      Read More

    • Kemendagri : Tidak Ada Perda Syariat atau Intoleren di Indonesia

      2016-06-21 10:25:38

      Kemendagri : Tidak Ada Perda Syariat atau Intoleren di Indonesia  Jakarta - Menyusul pembatalan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dibatalkan pemerintah, muncul anggapan ada perda syariah atau perda bernuansa Islam atau perda intoleran yang ikut dibatalkan. Kemendagri membantah adanya pembatalan yang disebut perda syariat bahkan disebut perda intoleran itu.Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono bahkan menyebut...

      Read More

    • Unggah 3.143 Perda, Mendagri Berterimakasih ke Semua Pihak

      2016-06-21 10:04:54

      JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengunggah 3.143 peraturan daerah (Perda), termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) ke laman resmi www.kemendagri.go.id. Hal tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan terimakasih atas dukungan serta apresiasi...

      Read More

    • Pilkada Hemat Komitmen Bersama

      2016-06-21 03:56:02

      Kemendagri Terus Memonitor Pemerintah Daerah JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan umum semestinya tetap mengedepankan penghematan anggaran. Jika ada pos anggaran yang bisa dikurangi secara rasional, sudah semestinya hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan negara. "Penghematan kepentingan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Inilah Penjabat Gubernur dan Bupati 11 Daerah Otonomi Baru

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, juga mengatakan hal  senada.

"Peresmian ini sebagai pencanangan agar pemerintah daerah beserta masyarakat dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat lahir batin," ujar Gamawan.

Berikut  nama-nama daearah otonomi  berikut pejabat kepala daerah:

1. Provinsi Kalimantan Utara Penjabat Gubernur Irianto Lamri.

2. Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat penjabat Bupati Enjang Nafandi.

3. Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung  penjabat Bupati Heriyani.

4. Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat penjabat Bupati Edi Budoyo.

5. Kabupaten Mahakam Ulu  Provinsi Kalimantan Timur penjabat Bupati MS. Ruslan.

6. Kabupaten Banggai Laut  Provinsi Sulawesi Tengah penjabat Bupati Muhammad Hidayat.

7. Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara penjabat Bupati Arman Sangaji.

8. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera penjabat Bupati Selatan Heri Amalindo

9. Kabupaten Kolaka Timur  Provinsi Sulawesi Tenggara  penjabat Bupati Tony Herbiansyah

10. Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat penjabat Bupati Dominggus Mandacan.

11. Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur penjabat Bupati Herman Naiulu.

(Sumber : wartakota.tribunnews.com, 22 April 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

WebHostingLab

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

5.png2.png9.png0.png2.png7.png
Today501
Yesterday843
This week6329
This month23575
Total529027

Who Is Online

10
Online

Sunday, 26 June 2016 15:21
Powered by CoalaWeb