DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • KPU Segera Bahas Jadwal dan Tahapan

      2015-02-27 07:32:50

      JAKARTA, KOMPAS- Komisi Pemilihan Umum terus merampungkan 10 peraturan KPU terkait pemilihan kepala daerah serentak, di antaranya berisi tahapan  dan jadwal pelaksanaan pilkada. Menurut rencana, awal April, peraturan KPU itu dibawa ke Komisi II DPR guna dibahas. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Kamis (26/2). Hadar...

      Read More

    • Kepala Daerah agar Berani Memutuskan

      2015-02-27 06:53:59

      RAKERNAS APPSI AMBON, KOMPAS- Demi kepastian pelaksanaan program pusat di daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, stabilitas produktivitas pertanian, hingga peningkatan investasi, para kepala daerah diharapkan tak ragu mengambil keputusan jika terkait aspek anggaran ataupun hukum dalam setiap kebijakannya. Hal tersebut disebutkan Wakil...

      Read More

    • Mulai Membatasi Politik Dinasti

      2015-02-27 06:39:20

      Mulai Membatasi Politik Dinasti Pembatasan politik dinasti menjadi salah satu topik bahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disahkan, baru-baru ini. Calon tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan pertama lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu; ayah, ibu, mertua, paman,...

      Read More

    • Kekayaan Budaya Jadi Modal Kreativitas Bisnis

      2015-02-27 03:52:35

      EKONOMI KREATIF JAKARTA, KOMPAS- Kreativitas mendesain produk akan mendorong perindustrian Indonesia sehingga perlu terus ditumbuhkan. Kekayaan budaya merupakan potensi bagi industri kreatif. Oleh karena itu, pelaku industri kreatif juga perlu dilindungi melalui regulasi. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan hal itu di sela-sela...

      Read More

    • 100 Perda Dikembalikan

      2015-02-26 09:16:15

      KARENA DIANGGAP GANGGU PANCASILA JAKARTA (KR)- Sejumlah Pemerintahan Daerah (Pemda), dengan berbagai tujuan dan motivasi, menerbitkan peraturan daerah (perda) yang bersifat khas. Antara lain soal pakaian daerah, atau lainnya. Senin (23/2) kemarin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan 100 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah....

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Inilah Penjabat Gubernur dan Bupati 11 Daerah Otonomi Baru

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, juga mengatakan hal  senada.

"Peresmian ini sebagai pencanangan agar pemerintah daerah beserta masyarakat dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat lahir batin," ujar Gamawan.

Berikut  nama-nama daearah otonomi  berikut pejabat kepala daerah:

1. Provinsi Kalimantan Utara Penjabat Gubernur Irianto Lamri.

2. Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat penjabat Bupati Enjang Nafandi.

3. Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung  penjabat Bupati Heriyani.

4. Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat penjabat Bupati Edi Budoyo.

5. Kabupaten Mahakam Ulu  Provinsi Kalimantan Timur penjabat Bupati MS. Ruslan.

6. Kabupaten Banggai Laut  Provinsi Sulawesi Tengah penjabat Bupati Muhammad Hidayat.

7. Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara penjabat Bupati Arman Sangaji.

8. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera penjabat Bupati Selatan Heri Amalindo

9. Kabupaten Kolaka Timur  Provinsi Sulawesi Tenggara  penjabat Bupati Tony Herbiansyah

10. Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat penjabat Bupati Dominggus Mandacan.

11. Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur penjabat Bupati Herman Naiulu.

(Sumber : wartakota.tribunnews.com, 22 April 2013)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png7.png6.png5.png4.png7.png
Today406
Yesterday1196
This week13052
This month406
Total76547

Who Is Online

3
Online

Sunday, 01 March 2015 08:18
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"