DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Mendagri bersama DPR RI pada sidang Paripurna pengesahan RUU Penetapan Perppu 1 Thn2014 dan RUU Penetapan Perppu 2 Thn 2014 menjadi Undang-Undang, 20 Januari 2015

  • Mendagri pada rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, 15 s.d 16 Januari 2015

  • Plt. Dirjen Otda membuka rapat membahas tindaklanjut UU 23 Tahun 2014, 7 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat Koordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen Kesbangpol, 6 Januari 2015

  • Mendagri pada Rapat koordinasi dengan para wartawan/pers, 6 Januari 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • JOKOWI BERI ARAHAN BUPATI KAWASAN INDONESIA TIMUR

      2015-01-30 06:21:55

      JOKOWI BERI ARAHAN BUPATI KAWASAN INDONESIA TIMUR BOGOR-Untuk kali ketiga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada bupati terkait program perioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 11o bupati wilayah Indonesia timur dikumpulkan di Istana Bogor, Kamis (29/1). Mereka berasal dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat,...

      Read More

    • DPR Minta Masukan MK untuk Revisi UU Pilkada

      2015-01-29 07:54:58

      DPR Minta Masukan MK untuk Revisi UU Pilkada JAKARTA, (PR) - Pimpinan DPR berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini dalam proses revisi di KOmisi II DPR. "Ini konsultasi dengan pimpinan DPR, Komisi II, dan MK terkait dengan rencana revisi UU Pilkada yang baru...

      Read More

    • Kemdagri Kaji Tahapan Uji Publik

      2015-01-28 09:22:12

      Kemdagri Kaji Tahapan Uji Publik Demokrat: Esensi Perppu Pilkada Langsung Tak Boleh Dihapus Uji publik calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwacanakan dihapus. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan mengkaji wacana tersebut. “Kita belum kaji soal itu (wacana penghapusan uji publik),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo...

      Read More

    • Jokowi Resmikan Pelayan Satu Pintu

      2015-01-27 06:03:58

      Jokowi Resmikan Pelayanan Satu Pintu JAKARTA – Presiden JokoWidodo (Jokowi) meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (26/1). Keberadaan PTSP sangat penting untuk mempercepat investasi dan mendorong per­ tumbuhan ekonomi. “Ini merupakan langkah awal, dengan mengumpulkan...

      Read More

    • Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan

      2015-01-27 05:36:25

      Kepala Daerah sebagai Agen Utama Perubahan Pada 2015 ini rencananya pilkada akan diselenggarakan di 239 kabupaten/kota di Indonesia. Terlepas dari perdebatan dan keputusan akhir apakah Pilkada melalui DPRD atau melalui pemilu langsung dari masyarakat, kepala daerah yang akhirnya terpilih harus benar-benar memiliki kompetensi yang mumpuni dan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Inilah Penjabat Gubernur dan Bupati 11 Daerah Otonomi Baru

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, juga mengatakan hal  senada.

"Peresmian ini sebagai pencanangan agar pemerintah daerah beserta masyarakat dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat lahir batin," ujar Gamawan.

Berikut  nama-nama daearah otonomi  berikut pejabat kepala daerah:

1. Provinsi Kalimantan Utara Penjabat Gubernur Irianto Lamri.

2. Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat penjabat Bupati Enjang Nafandi.

3. Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung  penjabat Bupati Heriyani.

4. Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat penjabat Bupati Edi Budoyo.

5. Kabupaten Mahakam Ulu  Provinsi Kalimantan Timur penjabat Bupati MS. Ruslan.

6. Kabupaten Banggai Laut  Provinsi Sulawesi Tengah penjabat Bupati Muhammad Hidayat.

7. Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara penjabat Bupati Arman Sangaji.

8. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera penjabat Bupati Selatan Heri Amalindo

9. Kabupaten Kolaka Timur  Provinsi Sulawesi Tenggara  penjabat Bupati Tony Herbiansyah

10. Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat penjabat Bupati Dominggus Mandacan.

11. Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur penjabat Bupati Herman Naiulu.

(Sumber : wartakota.tribunnews.com, 22 April 2013)

Info Penting dan Pegawai

SPM dan NSPK

Visitors Counter

0.png3.png7.png5.png0.png6.png
Today1012
Yesterday1245
This week5689
This month30769
Total37506

Who Is Online

6
Online

Friday, 30 January 2015 21:27
Powered by CoalaWeb

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"