Monday April 21, 2014
News Feeds:
Kewenangan Pemprov Diperkuat PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 21 Maret 2013 09:15

Jakarta, Kompas - Kendati otonomi daerah terletak di provinsi dan kabupaten/kota, kewenangan pemerintah provinsi selama ini dinilai sangat sedikit. Karena itu, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diusulkan penambahan kewenangan pemerintah provinsi. Sebaliknya, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dipangkas.

”Ini untuk penguatan kewenangan pemerintah provinsi. Sebagian kewenangan perizinan yang selama ini di pemerintah kabupaten/kota dialihkan kepada pemprov,” tutur Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Selasa (19/3).

Kewenangan bupati/wali kota yang dicabut itu terkait pengelolaan sumber daya ekologis dan lingkungan hidup. Pemerintah kabupaten/kota tak bisa lagi menerbitkan izin investasi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

Namun, pemerintah kabupaten/kota tetap menangani urusan yang bersifat pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan umum, perhubungan, koperasi, perdagangan, serta kearsipan. Pelayanan publik ini dirasa lebih dekat dengan masyarakat sehingga sepantasnya dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Selain untuk penguatan kewenangan pemprov, Djohermansyah juga mengakui banyak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya ekologis. Kerap kali izin usaha pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya ekologis lain terkait kepentingan kelompok, apalagi menjelang pemilu kepala daerah.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai desentralisasi saat ini tidak efektif. Untuk itu, diperlukan penataan ulang. Pembiaran atas penyimpangan otonomi daerah hanya merugikan rakyat dan kebijakan nasional secara keseluruhan. (INA)

(Sumber : Kompas, 20 Maret 2013)

 

Search

Find Us on

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1461
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week1461
mod_vvisit_counterLast week20506
mod_vvisit_counterThis month76244
mod_vvisit_counterLast month164210
mod_vvisit_counterAll days1370165

News Letter 2013

By iNow Web Design

Visualisasi Otda

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.