DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Jerat Politik Uang akan Diperluas

      2016-05-02 09:37:36

      PEMERINTAH bersama DPR berencana akan memperluas definisi politik uang dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Demikian yang disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono."Pemerintah dan DPR sepakat untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas Bawaslu dan sekaligus akan mendefinisikan...

      Read More

    • Jawa Barat Lacak Puluhan Perda

      2016-04-29 08:02:21

      BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi puluhan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah 27 kabupaten/kota di Jabar. Langkah itu ditempuh Pemprov Jabar untuk menindak lanjuti perintah pemerintah pusat mencabut Perda penghmbat investasi. "Sejauh ini baru terkumpul puluhan perda dari tujuh daerah, salah satunya Kabupaten...

      Read More

    • Pemungutan Suara Tak Boleh Mundur

      2016-04-29 07:03:52

      JAKARTA - Tertunda pengesahanan revisi UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada tidak bisa menjadi alasan untuk memundurkan jadwal pemungutan suara pilkada serentak 15 Februari 2017. "Pilkada serentak harus di laksanakan Februari, karena April anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang sekarang sudah diganti. Sebulan lagi juga tim pansel mulai memilih...

      Read More

    • Inovasi, Keharusan bagi Kepala Daerah

      2016-04-28 09:09:01

      PUNCAK HARI OTDA DI KULONPROGO WATES (KR)- Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tiga provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-20 yang dipusatkan di Alun-alun Wates...

      Read More

    • Mendagri : Kota Perlu Wujudkan Smart City

      2016-04-28 08:54:10

      MEA Tak Perlu Dikhawatirkan  [JAKARTA] Indonesia tidak perlu merisaukan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Justru dengan MEA, Indonesia berpeluang memasarkan produk dalam negeri ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dala Seminar Nasional bertema Strategi dan Arah Pengembangan...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kewenangan Pemprov Diperkuat

Kewenangan bupati/wali kota yang dicabut itu terkait pengelolaan sumber daya ekologis dan lingkungan hidup. Pemerintah kabupaten/kota tak bisa lagi menerbitkan izin investasi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

Namun, pemerintah kabupaten/kota tetap menangani urusan yang bersifat pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan umum, perhubungan, koperasi, perdagangan, serta kearsipan. Pelayanan publik ini dirasa lebih dekat dengan masyarakat sehingga sepantasnya dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Selain untuk penguatan kewenangan pemprov, Djohermansyah juga mengakui banyak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya ekologis. Kerap kali izin usaha pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya ekologis lain terkait kepentingan kelompok, apalagi menjelang pemilu kepala daerah.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai desentralisasi saat ini tidak efektif. Untuk itu, diperlukan penataan ulang. Pembiaran atas penyimpangan otonomi daerah hanya merugikan rakyat dan kebijakan nasional secara keseluruhan. (INA)

(Sumber : Kompas, 20 Maret 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 4

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 5

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi Khusus

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

4.png8.png0.png0.png6.png4.png
Today1069
Yesterday845
This week1069
This month1914
Total480064

Who Is Online

6
Online

Monday, 02 May 2016 19:18
Powered by CoalaWeb