DITJEN OTONOMI DAERAH

  • Dirjen Otda pada acara Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah, 29 Juli 2015

  • Mendagri memberikan Piagam Penghargaan kepada Bapak Susilo selama menjadi Plt. Dirjen Otonomi Daerah, 22 Juli 2015

  • Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Lingkup Kemendagri, 22 Juli 2015

  • Dirjen Otda melakukan dialog dan silahturahmi dengan pegawai Ditjen Otonomi Daerah, 3 Juli 2015

  • Mendagri melantik Bapak S. Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 1 Juli 2015

Design by Za Studio

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • ANGGARAN PUN DITINGKATKAN

      2015-07-30 10:57:59

      KOMPAS, 30 JULI 2015 Pemerintah Kota Jayapura, Papua, tak hanya berpuas diri dengan raihan penghargaan Adipura sebanyak dua kali berturut-turut. Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyiapkan regulasi dan meningkatkan besaran anggaran, khusus di bidang lingkungan. Kepada Kompas di ruang kerjanya, beberapa saat lalu, Benhur yang menjabat sebagai Wali...

      Read More

    • Kearifan Lokal Menjadi Bekal

      2015-07-30 10:47:18

      Kearifan Lokal Menjadi Bekal ARIS PRASETYO/ADI SUCIPTO KISSWARA      Wali Kota Gorontalo Marthen Taha memaparkan konsep "kota cerdas" di hadapan wali kota dari sejumlah negara di tengah hajatan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April lalu. Bukanlah kecanggihan fasilitas suatu kota yang ia paparkan, melainkan ia justru mengajak mereka yang hadir untuk menengok Gorontalo pada...

      Read More

    • Kekayaan yang Kian Terlupakan

      2015-07-24 02:18:08

      Kekayaan yang Kian Terlupakan Di ruang bg rumah rusak itu, di bawah cahaya bulan purnama, empat pria berbaris menyusun formasi. Hanya desah suara ombak yang terdengar saat mereka mulai mengatur kudelakana-kuda.Salah satu pria di barisan depan, yang terlihat paling senior, menyerukan aba-aba, dan jurus pertama pun dilancarkan. Tangan kanan meluncur memukul ke depan, tangan...

      Read More

    • Menjadi Kota Bermartabat

      2015-07-24 02:07:17

      Menjadi Kota BermartabatMembangun perpustakaan merupakan salah satu program Pemerintah Kota Salatiga dalam mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini menjadi fokus karena Kota Salatiga merupakan kota kecil yang hampir tak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah. Letaknya strategis, dekat dengan dua kota...

      Read More

    • Kemanusiaan Dikedapankan

      2015-07-23 07:48:14

      Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, berhasil menata ribuan pedagang kaki lima dan juga kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dengan tanpa kekerasan. Jalan dialog dan rasa kemanusiaan dikedepankan. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menuturkan pengalamannya pernah mengalami penggusuran saat berumur 6 tahun yang memaksa orangtuanya pindah rumah dari...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >
Error
  • There was a problem loading image FX%20HADI.jpg in mod_featcats

Kewenangan Pemprov Diperkuat

Kewenangan bupati/wali kota yang dicabut itu terkait pengelolaan sumber daya ekologis dan lingkungan hidup. Pemerintah kabupaten/kota tak bisa lagi menerbitkan izin investasi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

Namun, pemerintah kabupaten/kota tetap menangani urusan yang bersifat pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan umum, perhubungan, koperasi, perdagangan, serta kearsipan. Pelayanan publik ini dirasa lebih dekat dengan masyarakat sehingga sepantasnya dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Selain untuk penguatan kewenangan pemprov, Djohermansyah juga mengakui banyak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya ekologis. Kerap kali izin usaha pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya ekologis lain terkait kepentingan kelompok, apalagi menjelang pemilu kepala daerah.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai desentralisasi saat ini tidak efektif. Untuk itu, diperlukan penataan ulang. Pembiaran atas penyimpangan otonomi daerah hanya merugikan rakyat dan kebijakan nasional secara keseluruhan. (INA)

(Sumber : Kompas, 20 Maret 2013)

Info Penting dan Pegawai