DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Tahapan Pilkada Tunggu Revisi Rampung

      2016-02-05 08:49:06

      Tahapan Pilkada Tunggu Revisi RampungJAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan revisi Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Daerah rampung sebelum Agustus 2016. Tjahjo berharap pembahasan revisi ini tak bertele-tele karena tahapan pilkada tahun depan sudah dimulai pada tahun ini."Tidak akan alot.Kami sudah undang berbagai pihak untuk memberikan masukan...

      Read More

    • Lindungi Masyarakat Adat dengan Perdasus

      2016-02-05 01:21:36

      Metrotvnews.com, Kutai Barat: Terkikisnya wilayah hutan adat menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah daerah (pemda) perlu membuat peraturan daerah khusus (perdasus) untuk mengatasinya."Kami mengalami banyak masalah terkait dengan kepemilikan dan hak atas lahan," ujar Kabid Hukum...

      Read More

    • Pelantikan Kepala daerah Berjenjang Perkuat Koordinasi

      2016-02-04 09:14:05

      JAKARTA- Pelantikan kepala daerah yang dilakukan secara berjenjang, yakni gubernur dilantik presiden dan bupati/wali kota dilantik gubernur, diharapkan semakin memperkuat koordinasi. Model pelantikan yang diatur rezim Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Menjadi UU...

      Read More

    • Pelantikan Tiga Gelombang

      2016-02-03 09:02:21

      JAKARTA- Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2015 akhirnya mendapat kepastian. Mendagri menjadwalkan pelantikan tidak jadi dilaksanakan secara serentak di Jakarta karena berkaitan dengan aturan di Undang-Undang (UU) Pilkada. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, pelantikan kepala daerah akan...

      Read More

    • Presiden Lantik Gubernur Terpilih 11-12 Februari

      2016-02-03 08:36:08

      JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tanggal 11 dan 12 Februari mendatang melantik para pasangan gubernur dan wakil gubernur hail Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang digelar pada 9 Desember 2015. Seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, upacara pelantikan akan digelar di Istana Negara Jakarta, disaksikan Wapres...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kewenangan Pemprov Diperkuat

Kewenangan bupati/wali kota yang dicabut itu terkait pengelolaan sumber daya ekologis dan lingkungan hidup. Pemerintah kabupaten/kota tak bisa lagi menerbitkan izin investasi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

Namun, pemerintah kabupaten/kota tetap menangani urusan yang bersifat pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan umum, perhubungan, koperasi, perdagangan, serta kearsipan. Pelayanan publik ini dirasa lebih dekat dengan masyarakat sehingga sepantasnya dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Selain untuk penguatan kewenangan pemprov, Djohermansyah juga mengakui banyak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya ekologis. Kerap kali izin usaha pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya ekologis lain terkait kepentingan kelompok, apalagi menjelang pemilu kepala daerah.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai desentralisasi saat ini tidak efektif. Untuk itu, diperlukan penataan ulang. Pembiaran atas penyimpangan otonomi daerah hanya merugikan rakyat dan kebijakan nasional secara keseluruhan. (INA)

(Sumber : Kompas, 20 Maret 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 4

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi 5

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

Edisi Khusus

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

3.png9.png3.png2.png4.png7.png
Today104
Yesterday1369
This week6365
This month6365
Total393247

Who Is Online

12
Online

Saturday, 06 February 2016 02:29
Powered by CoalaWeb