Friday October 31, 2014
  • Terima kasih Bapak Gamawan Fauzi, selamat datang Bapak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri periode 2014-2019
  • Dirjen otda membuka pertemuan pusda mempersiapkan pemerintah daerah guna menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015, 29 Oktober 2014
  • Mendagri pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014, 28 Oktober 2014
  • Dirjen otda pada Wawancara Plt Gub DKI Jakarta dgn TV ONE, 24 Oktober 2014
  • Dialog Dirjen Otda dalam program Wide Shot Metro TV tema Warisan Belenggu Korupsi, 16 Okt 2014
  • Dirjen Otda pada Sosialisasi UU No. 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU No. 6 Thn 2014 ttg Pemerintah Desa di Prov. Riau, 15 Okt 2014
  • Dirjen otda pada Sosialisasi UU Pilkada di Metro TV, 9 Oktober 2014
  • mendagri bersama dirjen otda pada peresmian 3 dob dan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, Buton Tengah & Buton Selatan, 9 Okt 2014
  • Dirjen otda menyerahkan Surat Keputusan pelaksana tugas Gubernur Riau, 7 Oktober 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Kewenangan Pemprov Diperkuat PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 21 Maret 2013 09:15

Jakarta, Kompas - Kendati otonomi daerah terletak di provinsi dan kabupaten/kota, kewenangan pemerintah provinsi selama ini dinilai sangat sedikit. Karena itu, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diusulkan penambahan kewenangan pemerintah provinsi. Sebaliknya, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dipangkas.

”Ini untuk penguatan kewenangan pemerintah provinsi. Sebagian kewenangan perizinan yang selama ini di pemerintah kabupaten/kota dialihkan kepada pemprov,” tutur Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Selasa (19/3).

Kewenangan bupati/wali kota yang dicabut itu terkait pengelolaan sumber daya ekologis dan lingkungan hidup. Pemerintah kabupaten/kota tak bisa lagi menerbitkan izin investasi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

Namun, pemerintah kabupaten/kota tetap menangani urusan yang bersifat pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan umum, perhubungan, koperasi, perdagangan, serta kearsipan. Pelayanan publik ini dirasa lebih dekat dengan masyarakat sehingga sepantasnya dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Selain untuk penguatan kewenangan pemprov, Djohermansyah juga mengakui banyak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya ekologis. Kerap kali izin usaha pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya ekologis lain terkait kepentingan kelompok, apalagi menjelang pemilu kepala daerah.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai desentralisasi saat ini tidak efektif. Untuk itu, diperlukan penataan ulang. Pembiaran atas penyimpangan otonomi daerah hanya merugikan rakyat dan kebijakan nasional secara keseluruhan. (INA)

(Sumber : Kompas, 20 Maret 2013)

 

Search

Find Us on

Info Penting

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Profesi Kepamongprajaan IPD Angkatan II TA. 2014/2015
Perppu No 2 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 23 Tentang Pemerintahan Daerah
Perppu No 1 Tentang Pilkada
UU No 22 Tentang Pilkada
Pengumuman Beasiswa S2 Public Policy and Good Governance (PPGG) 2015
Tindak Lanjut SE No. 446/4789/SJ Tentang Tenaga Kesehatan
SE No. 446/4789/SJ ttg Pemerataan Tenaga Kesehatan Di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Milik Pemerintah Daerah
SE No. 555/4802/SJ ttg Penyediaan Informasi Pelayanan Minimal (SPM) Pada Website Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pengawasan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penawaran Beasiswa Pemerintah Singapura
Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2206
mod_vvisit_counterYesterday4210
mod_vvisit_counterThis week22621
mod_vvisit_counterLast week24777
mod_vvisit_counterThis month117178
mod_vvisit_counterLast month139234
mod_vvisit_counterAll days2223842

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.