DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Cerita Mendagri Tjahjo yang Akan Mudik ke Solo Naik Kereta

      2016-07-15 03:20:43

      Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo juga akan mudik. Dia akan mudik ke kampung halamannya di Solo. Tjahjo tak pakai mobil dinas, tetapi menggunakan kereta api."Saya baru mudik besok naik kereta api," kata Mendagri Tjahjo di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).Tjahjo mengatakan, dia akan mudik pada Sabtu (16/7), selain ke Solo dia...

      Read More

    • Tips Sebelum Libur Panjang

      2016-06-30 05:31:12

      Beberapa hari lagi, kita akan menghadapi libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Fitri (1437 H) belum lagi beberapa pegawai menambah libur dengan cuti, berikut beberapa tips menghadapi libur panjang: Buat daftar pekerjaan prioritas yang belum selesai dan dirasa perlu untuk diselesaikan sebelum libur panjang. Bila akan melakukan cuti tambahan...

      Read More

    • Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin Kuat

      2016-06-24 02:15:53

      Perda Bermasalah Dicabut, Ekonomi Daerah Makin KuatMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjabarkan bagaimana dampak dihapuskannya ribuan peraturan daerah (perda), khususnya bagi perekonomian nasional.  Menurutnya, ada poin-poin penting yang menjadi ciri khas mengapa regulasi ini dicabut. Poin tersebut yakni meliputi perijinan dan retribusi yang menghambat berkembangnya dunia usaha di tanah air....

      Read More

    • Kemendagri Rilis 3.143 Perda yang Dibatalkan

      2016-06-23 04:10:20

      JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan. ”Daftar perda telah dimuat di situs www. kemendagri.go.id sejak hari ini (kemarin),” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, kemarin. Perda yang dibatalkan itu antara lain meliputi perda...

      Read More

    • Kemendagri : Tidak Ada Perda Syariat atau Intoleren di Indonesia

      2016-06-21 10:25:38

      Kemendagri : Tidak Ada Perda Syariat atau Intoleren di Indonesia  Jakarta - Menyusul pembatalan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dibatalkan pemerintah, muncul anggapan ada perda syariah atau perda bernuansa Islam atau perda intoleran yang ikut dibatalkan. Kemendagri membantah adanya pembatalan yang disebut perda syariat bahkan disebut perda intoleran itu.Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono bahkan menyebut...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kewenangan Pemprov Diperkuat

Kewenangan bupati/wali kota yang dicabut itu terkait pengelolaan sumber daya ekologis dan lingkungan hidup. Pemerintah kabupaten/kota tak bisa lagi menerbitkan izin investasi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

Namun, pemerintah kabupaten/kota tetap menangani urusan yang bersifat pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan umum, perhubungan, koperasi, perdagangan, serta kearsipan. Pelayanan publik ini dirasa lebih dekat dengan masyarakat sehingga sepantasnya dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Selain untuk penguatan kewenangan pemprov, Djohermansyah juga mengakui banyak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya ekologis. Kerap kali izin usaha pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya ekologis lain terkait kepentingan kelompok, apalagi menjelang pemilu kepala daerah.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai desentralisasi saat ini tidak efektif. Untuk itu, diperlukan penataan ulang. Pembiaran atas penyimpangan otonomi daerah hanya merugikan rakyat dan kebijakan nasional secara keseluruhan. (INA)

(Sumber : Kompas, 20 Maret 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

WebHostingLab

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

5.png5.png0.png1.png8.png2.png
Today612
Yesterday831
This week5396
This month16939
Total550182

Who Is Online

3
Online

Saturday, 23 July 2016 19:08
Powered by CoalaWeb