DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • GBHN Perekat Pusat-Daerah

      2016-05-24 05:52:23

      GBHN Perekat Pusat-DaerahJAKARTA (SK) - Pascareformasi, program dan realiasai pembangunan, baik antarinstansi, antara rezin, dan pusat-daerah, berjalan sendiri-sendiri, dan jauh dari koordinasi. Karena itu, menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai menjadi solusi.Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema “Urgensi Haluan Negara”, di Jakarta, akhir...

      Read More

    • Mendagri Komit Tidak Akan Pernah Batalkan Perda Miras

      2016-05-24 04:57:53

      Mendagri Komit Tidak Akan Pernah Batalkan Perda Miras JAKARTA (SK) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah apabila dirinya akan mengeluarkan kebijakan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras).Tjahjo menegaskan, semua daerah perlu memiliki perda berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol yang tegas. Ini mengingat peredaran minuman keras sudah...

      Read More

    • Mendagri Minta Daerah Punya Perda Antimiras

      2016-05-24 04:49:21

      JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua daerah memiliki peraturan daerah (perda) yang melarang minuman keras (miras) atau minuman beralkohol.Perda tersebut dianggap penting mengingat peredaran miras sudah membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda bangsa. Dia juga meluruskan isu yang beredar bahwa dirinya...

      Read More

    • Tersangka Korupsi Dilarang Ikut Pilkada

      2016-05-20 08:09:19

      PERSYARATAN calon kepala daerah dalam pilkada serentak yang diselenggarakan Februari tahun depan semakin ketat.Tersangka korupsi tidak lagi diperbolehkan ikut dalam pencalonan. Ketentuan tersebut menurut anggota Kelompok Kerja (Pokja) Revisi UU No 15 Tahun 2015 tentang Pilkada, Tamanuri, telah disepakati dalam konsinyering (konsinyasi) yang...

      Read More

    • Kegagalan MDG Jangan Terulang

      2016-05-20 07:59:34

      Kegagalan MDG Jangan TerulangJAKARTA, KOMPAS- Kegagalan Inndonesia mencapai sejumlah target Tujuan Pembangunan Milenium pada 2015 harus jadi pelajaran. Dengan persiapan lebih panjang dan matang, cita-cita Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkeadilan pada tahun 2030 bisa tercapai.Indonesia, melalui Wakil...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kewenangan Pemprov Diperkuat

Kewenangan bupati/wali kota yang dicabut itu terkait pengelolaan sumber daya ekologis dan lingkungan hidup. Pemerintah kabupaten/kota tak bisa lagi menerbitkan izin investasi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

Namun, pemerintah kabupaten/kota tetap menangani urusan yang bersifat pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan umum, perhubungan, koperasi, perdagangan, serta kearsipan. Pelayanan publik ini dirasa lebih dekat dengan masyarakat sehingga sepantasnya dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Selain untuk penguatan kewenangan pemprov, Djohermansyah juga mengakui banyak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya ekologis. Kerap kali izin usaha pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya ekologis lain terkait kepentingan kelompok, apalagi menjelang pemilu kepala daerah.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai desentralisasi saat ini tidak efektif. Untuk itu, diperlukan penataan ulang. Pembiaran atas penyimpangan otonomi daerah hanya merugikan rakyat dan kebijakan nasional secara keseluruhan. (INA)

(Sumber : Kompas, 20 Maret 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2015

Read more

WebHostingLab

Info Penting dan Pegawai

Rakornas Pilkada Serentak

Pilkada Banten 9 Desember 2015

Visitors Counter

4.png9.png9.png2.png4.png4.png
Today264
Yesterday1081
This week2402
This month21094
Total499244

Who Is Online

11
Online

Wednesday, 25 May 2016 05:09
Powered by CoalaWeb