DITJEN OTONOMI DAERAH

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Program & Kegiatan Ditjen Otonomi Daerah Tahun 2010-2014

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada

Pembagian Urusan

    

Pembagian Urusan
  1. Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan KDH/WKDH

  2. Penerbitan SK Peresmian Pergantian PAW Anggota DPRD Provinsi

 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA
    • Lowongan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012-2017

      2016-09-27 05:32:28

      Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 98/P Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2012-2017 telah ditetapkan jadwal pelaksanaan proses seleksi calon anggota KPU RI dan calon anggota Bawaslu RI periode 2012-2017. Informasi lebih lanjut tentang lowongan ini kami bisa di download...

      Read More

    • Mendagri Tegaskan Terpidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri

      2016-09-20 07:45:32

      JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu kembali menggelar rapat terkait polemik Peraturan KPU (PKPU) yang membolehkan terpidana percobaan mencalonkan diri di pilkada. Menurut Tjahjo, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di pasal 7 ayat 2 butir g...

      Read More

    • Otoritas Plt Kepala Daerah Diperkuat

      2016-09-20 05:44:18

      JAKARTA – Pemerintah akan memperkuat kewenangan pejabat pelaksana tugas (plt) kepala daerah. Ke depan, seorang plt gubernur, bupati, dan wali kota dimungkinkan untuk mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, penguatan wewenang ini akan diatur dalam...

      Read More

    • Pemerintah Pusat Minta Optimalkan Perda-E

      2016-09-15 09:50:05

      Pemerintah Pusat Minta Optimalkan Perda-EDI tengah situasi persaingan global yang ketat antarnegara, dibutuhkan stabilitas dalam berbagai bidang untuk memenangi persaingan yang bertujuan membuat rakyat sejahtera. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Biro Hukum Regional I Wilayah Jawa dan...

      Read More

    • Kemendagri Gandeng UGM dan Microsoft Wujudkan Smart City

      2016-09-08 05:26:18

      Kemendagri Gandeng UGM dan Microsoft Wujudkan Smart CityLiputan6.com, Yogyakarta - Demi mewujudkan konsep smart city di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri menggandeng Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM dan PT Microsoft Indonesia.Baik Microsoft dan UGM akan fokus pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan.Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo...

      Read More

    < 1 2 3 4 5 >

Kewenangan Pemprov Diperkuat

Kewenangan bupati/wali kota yang dicabut itu terkait pengelolaan sumber daya ekologis dan lingkungan hidup. Pemerintah kabupaten/kota tak bisa lagi menerbitkan izin investasi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

Namun, pemerintah kabupaten/kota tetap menangani urusan yang bersifat pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan umum, perhubungan, koperasi, perdagangan, serta kearsipan. Pelayanan publik ini dirasa lebih dekat dengan masyarakat sehingga sepantasnya dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Selain untuk penguatan kewenangan pemprov, Djohermansyah juga mengakui banyak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya ekologis. Kerap kali izin usaha pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya ekologis lain terkait kepentingan kelompok, apalagi menjelang pemilu kepala daerah.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai desentralisasi saat ini tidak efektif. Untuk itu, diperlukan penataan ulang. Pembiaran atas penyimpangan otonomi daerah hanya merugikan rakyat dan kebijakan nasional secara keseluruhan. (INA)

(Sumber : Kompas, 20 Maret 2013)

Edisi 1

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 2

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Edisi 3

Newsletter Otonomi Daerah Tahun 2016

Read more

Info Penting dan Pegawai