Sunday August 31, 2014
  • Mendagri pada pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III, 28 Agusuts 2014
  • Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kemnakertrans, Kemendagri, Kemeneg PP & PA, dan Kemen PPN/BAPPENAS, 27-08-2014
  • Dirjen otda menerima Gubernur Kepulauan Riau, 25 Agustus 2014
  • Dirjen Otda pada rapat internal Eselon II Lingkup Ditjen Otonomi Daerah, 19 Agustus 2014
  • Upacara Bendera 17 Agustus 2014 Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
  • Dirjen Otda Menerima Tim Asistensi RUU Papua dan Papua Barat, 14 Agustus 2014
  • Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Papua, Ketua DPRP dan MRP, 13 Agustus 2014
  • Dirjen Otda Pada Sidang DPOD, 13 Agustus 2014
  • Audiensi Camat se-kabupaten Sumbawa dengan Dirjen Otda, 8 Agustus 2014
  • Dirjen otda bersama camat se-Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, 8 Agustus 2014
  • Rapat Tim Teknis DPOD, 7 Agustus 2014
  • Dirjen otda memantau kegiatan pasca libur idul fitri, 5 Agustus 2014
  • Mendagri pada acara Halal bi Halal lingkup Kementerian Dalam Negeri, 4 Agustus 2014
  • Newsletter (Info Otda) sbg Media Informasi Ditjen Otda
News Feeds:
Kewenangan Pemprov Diperkuat PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 21 Maret 2013 09:15

Jakarta, Kompas - Kendati otonomi daerah terletak di provinsi dan kabupaten/kota, kewenangan pemerintah provinsi selama ini dinilai sangat sedikit. Karena itu, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diusulkan penambahan kewenangan pemerintah provinsi. Sebaliknya, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dipangkas.

”Ini untuk penguatan kewenangan pemerintah provinsi. Sebagian kewenangan perizinan yang selama ini di pemerintah kabupaten/kota dialihkan kepada pemprov,” tutur Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Selasa (19/3).

Kewenangan bupati/wali kota yang dicabut itu terkait pengelolaan sumber daya ekologis dan lingkungan hidup. Pemerintah kabupaten/kota tak bisa lagi menerbitkan izin investasi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan.

Namun, pemerintah kabupaten/kota tetap menangani urusan yang bersifat pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pekerjaan umum, perhubungan, koperasi, perdagangan, serta kearsipan. Pelayanan publik ini dirasa lebih dekat dengan masyarakat sehingga sepantasnya dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Selain untuk penguatan kewenangan pemprov, Djohermansyah juga mengakui banyak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya ekologis. Kerap kali izin usaha pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya ekologis lain terkait kepentingan kelompok, apalagi menjelang pemilu kepala daerah.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai desentralisasi saat ini tidak efektif. Untuk itu, diperlukan penataan ulang. Pembiaran atas penyimpangan otonomi daerah hanya merugikan rakyat dan kebijakan nasional secara keseluruhan. (INA)

(Sumber : Kompas, 20 Maret 2013)

 

Search

Find Us on

Info Penting

Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Sambutan Mendagri Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Masjab Tahun 2014-2019
Permendagri No. 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkup Kemendagri
Formasi Pengadaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PMK 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemanatauan dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
SE. 160/2910/OTDA (Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014
Optimalisasi Penyelenggaraan Simpeg di Lingkungan Kemendagri
Pelaksanaan Apel Pagi Bulan Juli Tahun 2014
SE Mendagri No.450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
Program Beasiswa Magister CIO dan LTI 2014
Penerimaan Mahasiswa Baru Kelas S1 Lanjutan
Penetapan Jam Kerja PNS Selama Bulan Ramadhan
Tugas Belajar Tenaga Kesehatan Papua dan Papua Barat
SE Perubahan Penggunaan Istilah
Tawaran Beasiswa Korea International Cooperation Agency Tahun 2014
SE Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2014
SE Mendagri No.120/1934/Sj Tanggal 17 April 2014
SE Mendagri No. 120/1235/Sj Tanggal 10 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/1102/Sj Tanggal 3 Maret 2014
SE Mendagri No. 120/767/Sj Tanggal 11 Februari 2014
Matrik Monev Kinerja Penganggaran Lingkup Ditjen Otda
Program Beasiswa Australia Awart Scholarship Tahun 2014
Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Penawaran pendidikan Pascasarjana Magister & Doktor Ilmu Hukum & Ekonomi UNHAS JAKARTA
Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan OTSUS Papua & Papua Barat di K/L
Materi Dirjen Otonomi Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2013

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday839
mod_vvisit_counterYesterday5166
mod_vvisit_counterThis week839
mod_vvisit_counterLast week38802
mod_vvisit_counterThis month135521
mod_vvisit_counterLast month136237
mod_vvisit_counterAll days1963168

News Letter 2013

Visualisasi Otda

"Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilihan Terbaik"

"Melaju Bersama Otonomi"

"Hari Otonomi Daerah Ke XVII"

Kontak
DITJEN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat 10110
http ://www.otda.kemendagri.go.id
bagren_otda@kemendagri.go.id
No Telp/Fax : 021-34833648 (T.U Ditjen Otda), 021-3859335 (Bagren Otda)
Visi Ditjen Otonomi Daerah:
Terdepan dalam Memantapkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah yang Desentralistik dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Copyright © 2014. ditjen Otda.

Copyright © 2012 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. All Rights Reserved.